DKPP Gelar Sidang Etik KPU dan Bawaslu soal Verifikasi Dokumen Gibran

DKPP gelar sidang etik KPU dan Bawaslu terkait verifikasi dokumen pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 pada 23 November 2026.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan agenda sidang etik penyelenggara pemilu
Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan rencana sidang etik penyelenggara pemilu terkait proses pencalonan Pilpres 2024. (Dok. Ist)

TAJAM.NET — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan sidang etik terhadap jajaran penyelenggara pemilu pada Senin, 23 November 2026.

Persidangan tersebut berkaitan dengan proses verifikasi keabsahan dokumen Gibran Rakabuming dalam pencalonan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan agenda persidangan itu dalam kegiatan Media Session DKPP di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Pihak yang akan menjalani sidang etik adalah jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Menurut Heddy, persidangan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan yang diterima DKPP mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Dalam waktu dekat, memang ada lima perkara pengaduan yang berkaitan dengan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Kami sidangkan pada tanggal 23, hari Senin ya," kata Heddy dalam paparannya di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Empat perkara memenuhi syarat untuk disidangkan

Heddy menjelaskan, dari lima pengaduan yang diterima DKPP, terdapat empat perkara yang telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke persidangan.

DKPP juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada keempat pelapor agar mempersiapkan diri menghadapi sidang etik yang dijadwalkan berlangsung pada 23 November 2026.

Sementara itu, satu pengaduan lainnya belum memenuhi persyaratan administrasi sehingga pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen laporan.

DKPP menetapkan batas waktu pelengkapan berkas hingga 16 November 2026.

Namun, hingga tenggat waktu tersebut berakhir, dokumen yang diminta belum dilengkapi oleh pelapor. Karena itu, DKPP menyatakan pengaduan tersebut gugur.

"Dari lima pengaduan yang saya sebutkan tadi, itu empat yang sudah memenuhi syarat tentang pengaduan. Satu aduan yang belum memenuhi syarat, kita tetapkan tanggal 16 kemarin (dilengkapi), tapi pada hari ini tidak melengkapi syarat aduan sehingga kita nyatakan gugur," ujar Heddy.

Dengan demikian, DKPP akan memproses empat perkara pengaduan melalui sidang etik pada Senin, 23 November 2026. Persidangan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Pilihan Redaksi:
Tersalin 👍
Redaksi TAJAM.net
Redaksi TAJAM.net
Portal berita Indonesia terkini viral terbaru 2026, update beragam informasi regional dan nasional terpopuler hari ini. Bagian dari Pewarta Network.

BERITA TERBARU

  • DKPP Gelar Sidang Etik KPU dan Bawaslu soal Verifikasi Dokumen Gibran
  • DKPP Gelar Sidang Etik KPU dan Bawaslu soal Verifikasi Dokumen Gibran
  • DKPP Gelar Sidang Etik KPU dan Bawaslu soal Verifikasi Dokumen Gibran
  • DKPP Gelar Sidang Etik KPU dan Bawaslu soal Verifikasi Dokumen Gibran
  • DKPP Gelar Sidang Etik KPU dan Bawaslu soal Verifikasi Dokumen Gibran
  • DKPP Gelar Sidang Etik KPU dan Bawaslu soal Verifikasi Dokumen Gibran