Masih Terima PKH? Pekerja Tidak Masuk Prioritas Penerima BSU Rp900 Ribu
![]() |
| Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah 2026, termasuk ketentuan bagi pekerja yang menerima PKH. (Dok. Ist) |
TAJAM.NET — Pekerja atau buruh yang masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak masuk dalam kelompok prioritas penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menentukan sasaran penyaluran bantuan subsidi upah agar lebih tepat sasaran.
Kemnaker memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU.
Karena itu, pekerja yang masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tersebut perlu memperhatikan ketentuan ini ketika mengecek peluang memperoleh BSU.
Ini syarat penerima BSU 2026 menurut Kemnaker
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa calon penerima BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan ketentuan kepesertaan.
Salah satu syarat utamanya adalah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori penerima upah hingga Agustus 2026.
Pemerintah juga menetapkan batas penghasilan tertentu agar bantuan dapat menyasar pekerja yang memenuhi kriteria.
Batas upah calon penerima BSU ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari angka tersebut.
Dalam kondisi itu, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara bagi daerah yang tidak memiliki ketentuan UMK, batas penghasilan penerima BSU mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Bagaimana cara menentukan batas upah penerima BSU?
Kemnaker menjelaskan bahwa penghasilan yang digunakan sebagai dasar penentuan calon penerima BSU mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Data tersebut kemudian menjadi bagian dari informasi kepesertaan yang digunakan dalam proses penentuan penerima bantuan.
Komponen upah yang diperhitungkan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Dengan demikian, penilaian batas penghasilan tidak hanya mengacu pada nominal gaji pokok, tetapi juga memperhitungkan tunjangan tetap sebagaimana tercatat dalam laporan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
ASN, TNI, dan Polri tidak berhak menerima BSU
Selain ketentuan mengenai penerima PKH, Kemnaker juga menetapkan kelompok pekerjaan tertentu yang tidak berhak memperoleh bantuan subsidi upah.
Pekerja yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, serta anggota Polri aktif tidak termasuk dalam kelompok penerima BSU 2026.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari penyaringan calon penerima agar bantuan diberikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Indah menegaskan bahwa BSU merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu menjaga kondisi ekonomi dan daya beli pekerja di tengah berbagai tantangan perekonomian.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (7/11/2026).
Pekerja penerima PKH perlu memperhatikan ketentuan BSU
Dengan adanya persyaratan tersebut, pekerja yang ingin memperoleh BSU 2026 perlu memperhatikan status penerimaan bantuan sosial, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta batas upah yang berlaku di wilayah masing-masing.
Khusus bagi pekerja yang masih menerima PKH, status tersebut membuat mereka tidak menjadi kelompok prioritas dalam penyaluran BSU.
Sementara itu, calon penerima lainnya tetap harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan ketentuan batas penghasilan yang telah ditetapkan Kemnaker.
Pemerintah berharap penyaluran BSU dapat berlangsung lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

