Prabowo Panggil Jaksa Agung ke Istana, Salah Satunya Bahas Kasus Febrie Adriansyah
 |
| Prabowo Panggil Jaksa Agung ke Istana, Salah Satunya Bahas Kasus Febrie Adriansyah |
TAJAM.NET — Presiden Prabowo Subianto diketahui mengundang Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Istana pada Sabtu (11/7/2026) malam. Pertemuan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo, Presiden ingin memperoleh penjelasan secara langsung mengenai perkembangan sebuah perkara yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan kasus korupsi yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Prabowo ingin menerima laporan langsung
Prasetyo Hadi, yang akrab disapa Pras, menjelaskan bahwa pemanggilan Jaksa Agung dilakukan agar Presiden mendapatkan informasi secara utuh mengenai perkembangan persoalan tersebut.
"Ya kan karena ada sebuah kejadian ya tentu beliau ingin mendapatkan laporan," kata Pras usai menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Meski membenarkan adanya pertemuan itu, Prasetyo tidak membeberkan secara rinci materi pembahasan antara Presiden dan Jaksa Agung.
Presiden tekankan pentingnya stabilitas
Prasetyo menyampaikan bahwa salah satu perhatian utama Presiden Prabowo adalah menjaga situasi tetap kondusif. Karena itu, Presiden meminta agar berbagai kegaduhan yang berpotensi mengganggu stabilitas dapat ditekan semaksimal mungkin.
Ia menegaskan bahwa pesan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kasus yang sedang menjadi sorotan, tetapi juga menjadi arahan umum dalam menjalankan pemerintahan.
"Kalau bicaranya pertanyaannya masalah kegaduhan, kan sebenarnya tidak hanya berkenaan dengan masalah ini. Berkali-kali juga beliau sampaikan kami mewakili presiden, pemerintah syarat untuk yang tadi kami sampaikan, membangun ekonomi itu salah satunya stabilitas," ujarnya.
Menurut Prasetyo, stabilitas menjadi salah satu syarat penting dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
"Nah syarat stabilitas ya tentunya kita berharap mengurangi meminimalisir kegaduhan-kegaduhan. Jadi semangatnya itu," pungkasnya.
