 |
| Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah-Putih dan perwakilan nelayan serta petani menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. (Dok. ANTARA) |
JAKARTA, TAJAM.NET – Peneliti ekonomi dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, menegaskan bahwa pendataan yang akurat oleh pemerintah dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sangat penting dalam pelaksanaan program penghapusan utang bagi UMKM. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (5/10). Menurut Putu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pendataan yang dilakukan.
Putu menjelaskan bahwa pendataan yang teliti tidak hanya penting untuk mengidentifikasi UMKM yang berhak menerima manfaat, tetapi juga untuk memastikan program ini tepat sasaran. "Pendataan yang baik merupakan kunci keberhasilan program tersebut," ujarnya.
Selain pentingnya pendataan, Putu menekankan perlunya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan benar-benar membantu UMKM yang memenuhi syarat serta kriteria yang telah ditetapkan.
Peraturan Pemerintah Mendukung UMKM Sektor Pertanian
Putu juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet UMKM. Menurutnya, regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberdayakan UMKM, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, agar bisa lebih produktif.
“Diharapkan dengan dukungan ini, UMKM di sektor-sektor tersebut dapat beraktivitas ekonomi lebih baik, semakin mandiri, dan bisa berdaya saing lebih tinggi,” tambah Putu.
Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, yang berfokus pada pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perkebunan. Dengan kebijakan penghapusan utang ini, Putu berharap para pelaku UMKM akan mendapat "ruang napas" untuk melanjutkan usahanya tanpa dibebani utang yang menghambat.
“Adanya kebijakan ini memberikan ruang napas lebih besar bagi UMKM di sektor terkait ketahanan pangan, memberikan keamanan dan kepercayaan bagi para pelaku UMKM tersebut untuk melanjutkan usaha tanpa terbebani utang,” ucapnya.
Perlu Program Tambahan untuk Optimalisasi
Untuk memastikan kebijakan ini berdampak optimal, Putu menyarankan agar pemerintah melengkapi langkah tersebut dengan program-program yang mendukung peningkatan literasi keuangan UMKM. Selain itu, perluasan akses terhadap sumber pendanaan serta fasilitasi jaringan dengan pemangku kepentingan lain juga penting guna memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM.
Dukungan Menteri UMKM
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa program penghapusan utang ini ditujukan khusus bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang terdampak bencana alam maupun pandemi COVID-19.
Maman menambahkan bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi nasabah bank milik negara (BUMN) atau bank Himbara yang telah mengalami kredit macet selama lebih dari 10 tahun. “Setelah hapus buku dan hapus tagih dilakukan maka para pelaku UMKM dapat kembali memiliki akses ke pinjaman,” jelas Maman.
Ia juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 1 juta UMKM yang terdaftar di bank Himbara yang akan mendapatkan penghapusan utang, dengan total estimasi nilai kredit macet mencapai Rp10 triliun.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan UMKM yang selama ini terhambat oleh beban utang dapat bangkit kembali dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.