 |
| Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) dalam jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan 2024 bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (tiga kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) dan pihak terkait lainnya di bidang pangan di Jakarta, Kamis (28/11/2024). (Dok. ANTARA) |
TAJAM.NET - Upaya mencapai swasembada pangan terus menjadi prioritas pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menempatkan satu penyuluh pertanian di setiap desa sebagai langkah strategis menuju target ini.
"Sekarang jumlahnya 37 ribu hampir 38 ribu (penyuluh pertanian), akan dilengkapi nanti satu desa, satu penyuluh pertanian," kata Zulkifli seusai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan 2024 di Jakarta, Kamis lalu.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan sejumlah pihak terkait lainnya, disepakati bahwa pengelolaan penyuluh pertanian akan disentralisasi melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Baru saja disepakati bahwa nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah, nanti akan diatur melalui Perpres, itu akan diatur oleh pusat, CQ Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman),” jelas Zulkifli.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi dan efisiensi program penyuluhan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pengelolaan terpusat, diharapkan kualitas layanan penyuluhan akan lebih merata dan efektif.
Keberadaan penyuluh pertanian dinilai penting untuk memberikan edukasi kepada petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas. Para petani akan diajarkan teknik penggunaan pupuk yang efisien, pemilihan bibit unggul, serta pemanfaatan teknologi modern.
"Petani kita harus diajari, cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus, dan sebagainya," ujar Zulhas, sapaan akrab Menko Pangan.
Selain itu, penyuluh akan fokus pada komoditas utama seperti padi dan jagung. Namun, sektor perkebunan seperti kelapa, kopi, dan cokelat juga menjadi perhatian utama untuk mendukung kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
“Karena pertanian itu nanti akan luas, pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan. Ada kelapa, ada kopi, ada coklat, dan lain-lain, juga hortikultura,” tambahnya.
Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan mengoptimalkan peran penyuluh di tingkat desa, pemerintah berharap dapat meningkatkan hasil panen, memperbaiki kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang mandiri dalam kebutuhan pangannya.
Melalui kebijakan ini, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian melalui ekspor produk unggulan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terarah, swasembada pangan bukan lagi sekadar target, tetapi sebuah pencapaian yang realistis.